Asarpin Aktivis Uplink Lampung

Membaca berita tentang demonstrasi masyarakat pesisir pantai Bandarlampung menuntut legalitas tanah dan permukiman mereka di media massa beberapa hari ini, seharusnya membuat kita berpikir dan meneliti kembali ada apa gerangan dalam proses kebijakan pertanahan dan permukiman kita? Persoalan tanah, permukiman atau perumahan bagi komunitas miskin yang tinggal di pesisir pantai memang telah lama menjadi permasalahan besar, khususnya bagi pemerintah kota.

Fasilitas permukiman  dan perumahan rakyat lewat program pemerintah selama ini ternyata masih jauh dari jangkauan rakyat miskin perkotaan, hingga mendorong mereka untuk mencari alternatif pemecahannya sendiri.  Lahan kosong di pesisir pantai Bandarlampung kemudian ditempati dan dikelola oleh rakyat untuk pemukiman sebagai alternatif pemecahan atas kesulitan mendapatkan akses tanah, permukiman,  dan perumahan di kota. Dengan caranya, rakyat miskin kota mengelola dan mengatur permukiman yang dibangun sendiri sesuai dengan daya jangkau ekonomis dan kreativitas arsitektural rakyat miskin.

Asarpin

Aktivis dan penulis lepas

Dalam beberapa tahun terakhir, ada satu kosakata asing yang kerapkali muncul di sejumlah koran lokal di Lampung, yaitu Water Front City, atau yang sering disingkat WFC. Bagi Pemkot Bandarlampung, WFC itu adalah pembangunan kota pantai sebagai langkah untuk penyelamatan pesisir pantai dari kehancuran.

Tapi apakah memang WFC itu mampu menyelamatkan pesisir pantai dari kekumuhan dan kerusakan lingkungan? Jangan-jangan justru bakal merusak hábitat pesisir. Jika rumah-rumah warga pesisir pantai dirobohkan, jika tempat usaha warga dipindahkan, dan jika tempat pemukiman warga telah pindah di rumah susun, apakah hal ini tidak bakal menimbulkan masalah yang besar? Yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah: untuk apa dan untuk siapa WFC itu?  Untuk membuat kota pantai yang baru sehingga mampu menarik investor menanaman investasi ?

Oleh : Asarpin

Aktivis Uplink Lampung

(Tulisan ini dimuat di Lampung Post, Kamis, 22 Oktober 2009)

Beberapa hari ini media lokal di Lampung cukup gencar memberitakan rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung membangun kota pantai yang disebut dengan istilah water front city (WFC). Sebagaimana diketahui bersama, kawasan pesisir pantai Bandar Lampung kini paling mendapat tekanan oleh Pemkot disebabkan tingginya intensitas pemanfaatan sumber daya pesisir saat ini. Berkembangnya kawasan pesisir menjadi sentra industri, pemukiman, perhubungan, pariwisata, dan perikanan menjadikan kawasan ini sangat strategis bagi pengembangan sentra bisnis.

Secara sosial dan ekonomi, kampung-kampung yang ada di pesisir pantai Bandar Lampung sepanjang 27 km merupakan fenomena yang menarik karena kebergaman corak budaya, sosial dan ekonominya. Secara budaya kampong-kampung ini sangat unik dan menggambarkan citra perkampungan yang beragam. Secara sosial, kampung pesisir selalu dicirikan sebagai komunitas dengan tingkat kemiskinan yang majemuk. Informalitas dan cara rakyat bekerja dan menghayati kampungnya merupakan inti kehidupan bersama.

Gotong royong, bersih-bersih pantai, bersih-bersih got, dan program penanganan sampah terpadu yang dikelola oleh warga sendiri, serta berbagai bentuk kebersamaan lain, hidup dan berkembang secara dinamik di kampong-kampung pesisir. Di sana terdapat berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang beragam; nelayan, buruh, pedagang informal, tukang jahit, ojek, tukang bakar kerupuk kemplang, hingga PSK. Kampung-kampung di pesisir, dengan demikian, bukan hanya tempat "hunian" semata, melainkan juga tempat inetarksi bagi kehidupan yang sesunguhnya.

Untuk yang keduakalinya Walikota Jakarta Utara mencoba melakukan penggusuran Kampung Karang anyar (kampung kandang) RT 16/4 Semper Barat. Namun berkat perlawanan warga akhirnya penggusuran bisa digagalkan. Sebelumnya pada 13 Agustus 2009 lalu penggusuran dikampung yang sama juga berhasil digagalkan warga setelah menutup jalan Cakung - Cilincing.

Jakarta utara merupakan wilayah dimana mayoritas rakyat miskin kota bertempat tinggal dan bekerja. Wilayah tersebut memiliki pusat-pusat grafitasi ekonomi yang menarik warga untuk datang. Tetapi di sisi lain, para investor dan spekulan tanah masuk dengan leluasa dan secara serampangan menguasai lahan, membangun gudang, perumahan mewah, mall, apartemen, hotel, dan tempat-tempat hiburan. Rencana tata ruang wilayah bisa diubah dengan uang, keberlangsungan lingkungan ditabrak, daerah resapan air dihabisi, laut dirusak dengan reklamasi. Pemerintah yang seharusnya melindungi hak-hak warga justru berpihak kepada pemilik modal. Akhirnya rakyat miskin yang sudah tinggal bertahun-tahun makin terpojok dan tersingkir. 

Pada 21 September 2009 lalu Gubenur DKI Jakarta Fauzi Bowo telah membagikan 6000 bingkisan lebaran dan uang total 240 juta kepada warga miskin Jakarta. Setiap orang mendapatkan satu paket bingksian berisi gula, kopi, minyak goreng, makanan ringan dan uang 40.000. Buruknya pengaturan dalam proses pembagian mengakibatkan ratusan orang, sebagian besar ibu-ibu dan anak-anak luka-luka karena tergencet dan terinjak-injak.

Minggu 27 September 2009 pemukiman padat Rawa Bebek, Penjaringan Jakarta utara kebakaran. 1.158 rumah habis terbakar dan 5.521 warga di RW 11 dan 12 kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Kebakaran terjadi disaat sebagian besar penghuninya masih berada di kampung. Sumber api masih simpang siur: Satu sumber menyatakan karena listrik, sumber yang lain karena kompor di rumah kontrakan ibu Yeyen RT 6/12. 

Menurut kesaksian warga, api begitu cepat membesar. Warga yang rumahnya dekat dengan sumber api pun tidak melihat tanda-tanda kebakaran. Ketika warga mencoba menyiram dengan air, api makin membesar dan tidak bisa dipadamkan. Arah api memutari rumah susun. Pemadam kebakaran yang datang tidak membawa persediaan air yang cukup sehingga memperlambat poses pemadaman. Beberapa warga mencurigai, kebakaran terjadi  karena ada unsur kesengajaan.

Muara Baru, Jakarta Utara - Minuman merah pekat dan manis, sosis berwarna oranye atau nuget berwarna coklat, ditaburi saos merah menyala. Setiap saat pedagang bergantian menjajakan berbagai macam jajanan dengan warna dan bentuk menarik. Jajanan ini menjadi makanan sehari-hari anak-anak di daerah muara baru atau mungkin juga di tempat lainnya. Makanan yang hampir semuanya menggunakan bahan yang tidak sehat ini tentu saja membawa dampak buruk bagi kesehatan anak-anak. Mungkin dampaknya tidak terlihat sekarang, tetapi kita semua tahu bahwa ada bahaya yang mengintai di setiap jajanan itu.

       Eviction is still taken place. Along 2008, eviction is still favoured by the government as a preferred solution on dealing with poor settlement in big cities in Indonesia, including Jakarta. Along the practice of eviction in Indonesia, the issue of public order and development for public interest has always used as justifying argumentation.  For 2008, the issue chosen as an argumentation has been develop. On last eviction in Taman BMW, North Jakarta on 24th August, the Jakarta’s Government issued a new issue called Green Space Area. In order to fulfil the target of Green Space Area sized 13,94% of total Jakarta’s area on 2010, the Jakarta Government chooses to evict poor settlement and informal economy activities that exist on the Green Space Area